PERMASALAHAN PEMBIAYAAN PASCA BERFUNGSINYA JEMBATAN SURAMADU

Setahun sudah berfungsinya jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Surabaya dengan Madura. Namun dibalik berfungsinya jembatan megah tersebut masih ada masalah besar yang dihadapinya. Masalah yang dihadapi yaitu meski jembatan itu sudah difungsikan, namun pemerintah masih menyisakan hutang kepada kontraktor yang mengerjakannya yaitu Kontraktor Pemerintah Cina dan Consorcium of Indonesia Contractors (CIC) merupakan gabungan dari empat kontraktor besar yaitu PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya. Hutang Pemerintah yang ditanggung untuk dibayarkan kepada pelaksana pembangunan Jembatan Suramadu dan totalnya mencapai Rp 932,04 milyar. Namun berdasarkan hasil perhitungan jumlah hutang yang mampu dibayar pemerintah hanya sebesar Rp 802,04 milyar, jumlah tersebut hanya mampu untuk menutupi hutang pemerintah kepada kontraktor China sebesar Rp 527,10 milyar dan pembayaran kepada konsorsium Kontraktor BUMN sebesar Rp 274,94 milyar. Sisa hutang yang belum mampu dibayar oleh pemerintah membuat permasalahan semakin bertambah. Pemerintah masih memiliki hutang kepada Consorcium of Indonesia Contractors (CIC) mencapai Rp 80 miliar. Namun hingga kini dana yang dijanjikan pemerintah belum cair. 

Awal permasalahan yang dihadapi terjadi akibat tidak adanya kerjasama pemerintah dan swata dalam pembangunan Jembatan Suramadu tersebut. Pola pembiyaan pembangunan jembatan selat Madura (SURAMADU) sepenuhnya dibiayai pemerintah Indonesia dan daerah, 55% dananya dari pemerintah Indonesia dan sisanya (45%) dari pinjaman pemerintah China. 

Adakah Peran swasta dipembangunannya? Tidak ada. Bahkan Pemprov Jawa Timur sempat menalangi pembiayaan pembangunan sebagian Jembatan Suramadu sebesar Rp 50 miliar karena dana dari Bank Exim of China terlambat cair, sementara pekerjaan konstruksinya tidak boleh terhenti.

Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan hutang tersebut? Di satu sisi Jembatan Suramadu sudah berfungsi. Sehingga pemerintah harus segera melakukan suatu sistem pembiyaan yang mampu menyelesaikan hutang tersebut. Diliat dari permasalahan diatas sistem BOT bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu suatu bentuk upaya kerjasama dimana Pemerintah Kota atau BUMD menyewakan atau melakukan kerjasama usaha atas fasilitas yang dikuasainya. Kemudian Pemerintah memberi hak pengusahaan kepada investor untuk mengoperasikan atau mengelola fasilitas tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan fee (atau tanpa fee) kepada pemilik fasilitas (Pemerintah) selama masa kontrak, dan pada akhir masa kontrak, fasilitas menjadi milik Pemerintah

Melihat dari kasus diatas pembiayaan pembangunan melalui dana pinjaman berpotensi merusak struktur ekonomi secara keseluruhan, atau menjerat Pemerintah dengan beban hutang yang tinggi. Karena itu ada baiknya setiap pemerintah lebih mengutamakan untuk lebih berinisiatif dan berinovasi untuk mengembangkan skema-sekam pembiayaan yang dapat mengatasi ketergantungannya pada pembiayaan eksternal lewat peningkatan sumberdaya dalam negeri misalnya dengan meningkatkan kegiatan khas madura / pariwisata, pengembangan wilayah berbasis lokal dll.